Pembubaran FPI Berujung Simpati Publik, Kok Bisa?

Pembubaran FPI Berujung Simpati Publik, Kok Bisa?

Beragam persoalan hukum pada Front Pembela Islam (FPI) dan pentolannya, Rizieq Shihab, yang berujung pada pembubaran organisasi itu, Rabu (30/12), justru sanggup memperluas simpati publik.

Pembubaran FPI diputuskan melalui surat ketentuan dengan (SKB) yang ditandatangani enam pejabat menteri dan kepala lembaga negara. Mereka yang di tandatangani SKB adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

“Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam undang-undang supaya secara de jure telah bubar sebagai ormas,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej pas membacakan SKB pembubaran FPI.

Dengan SKB itu keberadaan FPI tak diakui lagi. Seluruh kegiatannya sanggup dibubarkan polisi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyebut pemerintah hanya sanggup membubarkan dan melarang FPI secara prosedural.

Nama Front Pembela Islam terlarang, namun tak akan sanggup meringkus ideologi yang mobilisasi organisasi yang dibentuk 17 Agustus 1998 itu. Begitupun tokoh-tokohnya, tak akan terkubur hanya dengan kebijakan pembubaran FPI.

“Ke depan sanggup saja mereka mendirikan organisasi FPI versi baru, istilahnya Neo FPI atau FPI Perjuangan sama dikala dulu PDI-nya Megawati berdiri. Mereka akan berkembang sebagai organisasi lintas keperluan yang sifatnya populis,” kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/12).

“Bisa menjadi nanti tersedia pemanfaatan kata “Laskar” atau “Umat” yang maknanya lebih persuasif daripada “Front” dan “Islam” yang dinilai eksklusif dan ofensif,” tambah Wasis.

Merepons pembubaran itu, FPI sebenarnya perhitungkan opsi untuk membentuk organisasi baru dengan nama berbeda. Menurut Wasis, FPI versi baru berpeluang menjadi organisasi yang lebih besar.

FPI versi baru, kata dia, sanggup menjadi wadah lebih inklusif untuk memayungi semua lawan politik Presiden Joko Widodo. Ini, menurutnya, dimungkinkan dikarenakan FPI di jaman lalu, miliki agenda dan misi politik tertentu.

“Saya kira FPI versi baru ini akan menjadi semacam organisasi payung bagi semua lawan politik Jokowi. Bisa menjadi semacam KAMI atau Partai Ummat-nya Pak Amien diajak bersinergi,” kata Wasis.

Sebelum dibubarkan, FPI dan Rizieq Shihab telah mendapat sejumlah persoalan hukum. Yang teranyar adalah persoalan dugaan penyerangan pada aparat.

Kasus ini berujung insiden penembakan pada 6 laskar FPI di Tol Cikampek. Sebanyak 6 laskar FPI tewas terkena timah panas polisi.

FPI membantah laskarnya menyerang polisi. Sebaliknya, FPI yakin polisi yang menyerang dan menembak hingga tewas laskar mereka.

Kasus lainnya, Sekretaris Umum FPI Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin. Munarman dianggap melakukan tindakan penghasutan dikarenakan menyebut enam laskar FPI yang ditembak selanjutnya tak bersenjata.

Rizieq Shihab lebih dulu dijerat sejumlah pasal berkaitan persoalan kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Pesantrennya di Megamendung, baru-baru ini mendapat somasi berasal dari PTPN VIII.

Terbaru, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil keputusan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas persoalan dugaan chat mesum dengan tersangka Rizieq Shihab.

Pembubaran FPI dan jerat hukum pada tokoh-tokohnya, menurut pengamat Politik berasal dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, justru potensial akan membesarkan nama dan gerakan FPI ke depannya.

Dengan banyak variasi jerat hukum itu, Ujang menyebut, publik tambah sanggup mempersepsikan Rizieq cs sebagai orang-orang yang ‘dizalimi’ oleh pemerintah.

Persepsi Rizieq ‘terzalimi’ sanggup efektif menambah perlindungan dan simpati masyarakat. Terlebih, kata Ujang, lebih dari satu penduduk Indonesia bahagia mengimbuhkan simpati dan perlindungan pada orang-orang yang dideskripsikan tengah teraniaya.

“Karena cocok hukum alam dalam politik, siapa yang ditekan dan dia akan bertahan, akan membesar dan sanggup simpati,” kata Ujang.

Faktor lain yang sanggup mendorong bertambahnya simpati pada FPI tersedia pada sikap dan posisi organisasi itu pas berhadapan dengan pemerintah.

Ia menyebut posisi FPI sebagai oposisi benar-benar strategis. FPI menjadi pembeda dikala mayoritas ormas dan partai politik berkoalisi dengan pemerintah.

Peran yang dimainkan FPI pun tepat. FPI sanggup menjadi satu berasal dari segelintir ormas yang mewakili suara kegelisahan lebih dari satu umat Islam atas suasana negara.

“Di pas yang sama tidak tersedia organisasi lain, ormas-ormas lain yang diakui mewakili publik memberikan aspirasi itu. Dan FPI sanggup mengambil alih peran itu. Jadi, kekecewaan publik pada DPR pada pemerintah, maka FPI yang diakui mobilisasi aspirasi itu,” kata dia.

Ujang menilai FPI akan menjadi ancaman politik bagi grup tertentu dan pemerintah andaikata pendukungnya semakin membesar di kemudian hari.

“Nah sekarang dilakukan pola penangkapan itu. Pola ini ga menyelesaikan persoalan, mereka sanggup besar termasuk meskipun tokohnya dipenjara,” kata Ujang.

Sosiolog berasal dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun yakin besar atau tidaknya FPI ke depan, akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola grup yang berlainan pandangan.

Pemerintah, kata Ubdeillah, harus hati-hati menempuh cara pada FPI dan kelompok-kelompok yang berseberangan itu.

“Jadi jika cara pandang penduduk menilai pemerintah salah dalam memposisikan FPI dan HRS. Maka HRS akan mendapat simpati publik yang lebih luas,” kata dia.

Ubed menilai cara hukum pada Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh FPI sepanjang ini kurang pas dan tak rasional. “Harusnya dicari apa maunya dengan dialog. Dengan itu sanggup memahami posisi masing-masing,” kata Ubed.