Mensos Risma, Akui Kalau Dia Emosional, dan Tantangan Jaga Independensi

Mensos Risma, Akui Kalau Dia Emosional, dan Tantangan Jaga Independensi

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini formal menjabat sebagai menteri sosial (Mensos). Perempuan yang karib disapa Risma itu ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih Juliari Batubara yang tersangkut masalah korupsi.
Bandar Taruhan
Posisi menteri ini adalah jabatan pertama Risma di level nasional. Ia lama berkarir di birokrasi pemerintahan Surabaya sebagai pegawai di kedinasan, hingga kelanjutannya jadi wali kota satu dekade terakhir.

Selama dua periode memimpin Kota Pahlawan, Risma dikenal publik sebagai pemimpin yang kerap jalankan terobosan. Ia juga dicap sebagai pekerja keras, dan sudi terjun langsung ke tengah masyarakat untuk merampungkan masalah kebersihan kota hingga kemacetan.

Namun, tak jarang Risma nampak emosional dan temperamental. Misalnya selagi Taman Bungkul yang rusak 2014 silam, memarahi ASN selagi apel, atau mengamuk selagi mobil laboratorium Swab PCR diambil alih alih oleh Pemprov Jawa Timur sebagian bulan lalu.

Risma mengakui dirinya memang kadang kala galak dan senang marah-marah. Risma menyatakan hal itu berjalan gara-gara tersedia masalah pekerjaan yang belum terselesaikan.

Namun ia mengingatkan para pegawai di Kementerian Sosial agar tidak kuatir gara-gara citra sebagai orang galak dan senang marah-marah berikut lekat bersama dirinya.

“Saya orangnya amat detail, kadang kala galak, jika tersedia yang tidak cukup aku marah, tetapi jika aku marah jangan takut, sesudah itu selesai, kok,” kata Risma usai Sertijab di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Kendali Emosi
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam menyatakan sikap temperamen Risma berikut bukan sebuah masalah besar. Menurutnya, sikap berikut bakal jadi pemicu kinerja jajaran di Kementerian Sosial.

“Risma mampu marah sejadi-jadinya jika tersedia ketidakberesan pekerjaan, yang asal-asalan. Beliau jenis pekerja yang terukur dan fokus menguasai teliti tekhnis dan sistem,” kata Surokim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/12).

Surokim menilai sikap emosional Risma itu bakal nampak jika menyaksikan ketidakadilan. Hal itu sesuai bersama posisinya sebagai menteri yang membidangi masalah sosial selagi ini.

“Terkait drama-drama sebagai tokoh politisi, sejauh yang aku tahu, Risma memang jenis orang yang tidak tegaan, mampu emosional dikala menyaksikan ketidakadilan,” ujarnya.

Selama jadi wali kota, Risma juga berani mendobrak kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya, selagi ia menampik kebijakan pemerintah pusat soal pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke tangan pemerintah provinsi bukan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Namun, menurut Surokim, hal itu tak bakal terulang. Pengalaman Risma sebagai birokrat di kedinasan Pemkot Surabaya adalah buktinya. Risma bakal bekerja sesuai tupoksi.

Surokim juga tak khawatir, Risma nantinya bakal lebih mengutamakan visi misinya sendiri sebagai menteri ketimbang menuruti perintah Jokowi sebagai atasan. Ia yakin politikus PDI-Perjuangan itu justru bakal amat menolong kerja-kerja Jokowi.

Apalagi, kata Surokim, Risma punya type memimpin yang sama seperti Jokowi, yaitu mengutamakan bekerja bersama turun langsung ke lapangan. Dengan cii-ciri itu Risma justru tambah mendongkrak citra positif Jokowi.

“Saya tidak amat mengkhawatirkan Risma bakal jadi matahari kembar, gara-gara beliau dulu jadi bawahan hingga jadi kepala dinas dan juga bekerja untuk atasan,” katanya.

Kendati demikian, menurut Surokim, Risma juga mesti mampu memasang diri dan lebih berhati-hati, menghadapi dinamika politik di pemerintahan pusat atau DKI Jakarta yang tidak serupa bersama di daerah.

“Menurut aku Bu Risma mesti juga ekstra hati-hati gara-gara dinamika di Jakarta mengetahui kompleks, dan godaan jauh lebih kuat. Hati hati dan integritas jadi kunci,” ujarnya.

Tugas yang Berbeda
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menyatakan bahwa tugas yang bakal diemban Risma di kementerian nanti amat tidak serupa bersama kerjanya sepanjang ini sebagai wali kota.

Menurutnya, Risma bakal berhadapan bersama masalah yang lebih kompleks, yaitu soal kemanusiaan dan pengelolaan anggaran bantuan selagi memimpin Kementerian Sosial.

“Kementerian Sosial yang dikaji bukan bangunan fisik seperti taman, tetapi soal kemanusiaan dan humanisme. Di situ lah Bu Risma mesti menyesuaikan orientasi kerjanya,” kata Suko.

Risma, kata dia, juga mesti sudi banyak mendengar arahan Jokowi, hingga belajar dari bawahannya di kementerian nanti. Hal itu tak lain untuk memperlancar kerjanya memimpin lembaga di tingkat nasional.

“Bu Risma mesti banyak mendengarkan, mesti sudi belajar dari dirjen-dirjen yang berpengalaman,” ujarnya.

Selain itu, Suko menyebut Risma juga mesti selalu tunduk terhadap tiap tiap perintah Jokowi. Menurutnya, Risma tak mampu bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Suko menegaskan bahwa tugas wali kota bersama menteri amat berbeda.

“Kalau sekarang dipilih presiden, pembantu presiden sudi tidak sudi mesti tunduk. Berbeda bersama selagi jadi wali kota yang dipilih rakyat,” katanya.

Di sisi lain, Suko berpendapat pengangkatan Risma sebagai mensos, juga merupakan cara Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang belakangan digoncang skandal korupsi.

Suko menilai ketentuan Jokowi memilih Risma amat lah tepat. Sebab, Risma merupakan tidak benar satu tokoh yang dinilainya punya kredibilitas dan kepercayan publik tinggi. Hal itu tak terlepas dari prestasinya sebagai wali kota.

“Dalam perspektif keperluan Jokowi, beliau tengah mengupayakan membangun trust baru di mata masyarakat. Trust baru itu bersama memilih orang-orang yang punya kepercayaan publik tinggi seperti Bu Risma,” ujarnya.

Independensi
Di sisi lain, Pengamat Politik Surabaya Survei Centre (SSC), Mochtar W Oetomo menilai penunjukan Risma sebagai menteri merupakan cara strategis untuk membangun karier politik di kancah yang lebih tinggi.

“Ini capaian strategis Risma untuk mebangun jalur politik berikutnya. Baik dikaitkan bersama konteks Pilgub DKI maupun Pilgub Jatim ke depan, atau apalagi dikaitkan bersama konstalasi Pilpres 2024,” kata Mochtar.

Jabatan menteri ini, kata Mochtar, adalah panggung politik yang lebih besar untuk Risma. Meski begitu tanggung jawab yang diemban pun lebih berat. Risma mesti mampu menjawab ekspektasi publik dikala jadi mensos.

Menurutnya, sebagai mensos baru, Risma juga bakal menghadapi beraneka gangguan internal kementerian sepeninggal menteri di awalnya yang terjarat perkara korupsi. Belum lagi soal citra lembaga yang rusak gara-gara masalah tersebut.

“Mengembalikan citra diri Kemensos pasti bukan pekerjaan enteng yang mampu ditempuh bersama cepat. Setidaknya Risma mesti tunjukkan Kemensos bakal lebih bersih dan berintegrasi ke depannya,” ujarnya.

Belum lagi, kata Mochtar, Kemensos kini dikaitkan bersama keperluan politik jejaring partai. Dalam hal ini Risma punya tantangan besar untuk mampu tunjukkan kepada publik bahwa lembaganya mampu independent dari keperluan politik partai tertentu.

“Risma udah sukses tunjukkan keberhasilannya mampu terlepas dari keperluan oligarki politik sepanjang dua periode jadi Wali Kota Surabaya. Dan enteng mudahan lagi mampu Risma buktikan selagi jadi Mensos,” katanya.