DPR Minta Pengambilalihan Aset Negara Tak Berhenti di TMII

DPR Minta Pengambilalihan Aset Negara Tak Berhenti di TMII

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang berharap pengambilalihan aset ke negara tak berhenti hanya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sambil menyindir aset yang tersedia di kawasan Puncak, Bogor.
FS88BET
Menurutnya, tetap tersedia aset-aset lain mirip TMII yang dikuasai dan dikelola secara teristimewa oleh keluarga sejak jaman Orde Baru.

“Kita berharap juga tersedia aset-aset lain, yang kemungkinan tetap tersedia dan aku sadar tetap tersedia aset yang dialihfungsikan ke perseorangan dan aku ingin tidak berhenti,” kata Junimart kepada wartawan, Rabu (7/4).

Dia membeberkan lebih dari satu aset yang perlu juga diambil alih layaknya yang berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan Pulau Kalimantan. Namun, dia tidak mengatakan secara rinci aset-aset tersebut.

“Kita tahulah tersedia di daerah Puncak, di gunung apa itu, enggak pahamlah kita. Kita minta agar itu dikembalikan ke negara. Ada juga di Kalimantan, tersedia itu,” ucapnya.

Politikus PDIP itu pun berkata, mestinya pihak yang menguasai aset negara mengembalikan secara kesadaran teristimewa agar tidak menanti ada gugatan.

“Secara etika Pancasila, sebaiknya sebelum pemerintah melakukan tindakan cocok kewenangan dan hak pemerintah itu sendiri, pihak yang menguasai aset negara agar dikembalikan jangan hingga tersedia gugatan,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Dalam aturan itu, pemerintah mengambil alih alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden kedua RI Soeharto, Tien Soeharto yang mengelola TMII sejak 1977.

“Yayasan ini [Harapan Kita]sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kita berkewajiban jalankan penataan, berikan faedah luas ke penduduk dan berikan kontribusi pada keuangan negara,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno mengatakan Yayasan Harapan Kita perlu menyerahkan kembali hak pengelolaan TMII kepada negara. Pihaknya pun berikan waktu jaman transisi selama kurang lebih tiga bulan kepada yayasan itu untuk menyerahkan beraneka laporan terkait pengelolaan TMII selama ini.

Kunjungi Juga : Berita Politik Terbaru

“Intinya, penguasaan dan pengelolaan TMII ditunaikan oleh Kemensesneg dan bermakna berhenti pula pengelolaan yang selama ini ditunaikan oleh Yayasan Harapan Kita,” kata dia.