Diisukan Minta Dana Banpol DKI Naik Rp20 Ribu/Suara, PSI Buka Suara

Diisukan Minta Dana Banpol DKI Naik Rp20 Ribu/Suara, PSI Buka Suara

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meluruskan isu berkenaan dirinya meminta kenaikan dana dukungan partai politik (banpol) jadi Rp20 ribu dari Rp5 ribu per suara.
Bandar Bola
Isu keinginan kenaikan dana banpol itu sempat beredar luas di fasilitas sosial didalam bentuk rekaman video berisikan nada William.

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa rekaman itu disita didalam sebuah rapat tertanggal 21 November 2020 pada DPRD dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol DKI Jakarta).

Terkait hal itu, William memperlihatkan bahwa rekaman suaranya itu tidak utuh. William mengaku selagi itu ia mempertanyakan soal dana banpol setelah mempelajari panduan kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

“Konteksnya adalah aku udah mempelajari dan mengemukakan panduan KPK dan LIPI bahwa partai politik perlu mempunyai keuangan yang sehat untuk beroperasi,” ujar William didalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/12).

Menurut William, kajian KPK dan LIPI memperlihatkan bahwa kenaikan dana banpol dapat menekan potensi korupsi politik. Namun, ia mengetahui kecuali kenaikan dana banpol itu tidak mungkin dilakukan didalam selagi dekat.

Sebab, selagi ini Jakarta sedang dilanda pandemi virus corona (Covid-19) yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Oleh karena itu, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah atau public funding jadi tidak relevan.

William menegaskan, pada prinsipnya sikap akhir PSI berkenaan APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020. Dalam pandangan lazim itu, PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol.

“Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan layaknya kenaikan RKT (rencana kerja tahunan) ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu udah clear sikap partai dan fraksi kami,” ujar William.

Terkait rekaman video itu, William menuding tersedia pihak dari kemampuan partai politik lama yang menghendaki menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta.

Ia mendorong supaya seluruh rapat di DPRD direkam dan diakses ke publik supaya masyarakat mengetahui sistem dan substansi seluruh pembahasan anggaran.

“Saya minta diakses lengkap seluruh rekaman rapat-rapat kami dari awal sampai akhir, bukan penggalan kata-kata tanpa konteks dan substansi,” kata William.

PSI sepanjang ini dikenal sebagai partai yang kerap mengkritisi pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Meski tak mendapat kursi di DPR RI, PSI sukses capai 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Terbaru PSI menyuarakan penolakannya pada kenaikan RKT sebesar Rp888 miliar untuk DPRD DKI atau sebesar 8,3 miliar per anggota sepanjang th. 2021. Belakangan kenaikan tersebut dibatalkan.